Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD. Keputusan tersebut diambil setelah FD dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, mengatakan pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
“Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD,” jelas Emila, Jumat (13/11).
Dia menerangkan, tim pemeriksa dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, FD dinyatakan memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Untuk memperkuat hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim, Pemko Banda Aceh kemudian menyampaikan laporan sekaligus meminta pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pada 4 Oktober 2026, BKN mengeluarkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap FD sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Emila menegaskan, penegakan disiplin dan kode etik ASN berlaku bagi seluruh aparatur tanpa terkecuali, termasuk pejabat yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan pemerintahan.
Penyidikan Dugaan Jarimah Liwath
Sementara itu, dalam perkembangan penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang turut melibatkan FD, penyidikan telah dilakukan bersama Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026.
Namun, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.
Hal tersebut berkaitan dengan belum adanya pengaturan secara konkret terhadap perilaku yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.
Atas perkembangan itu, Pemerintah Kota Banda Aceh memandang perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap ketentuan dalam Qanun Jinayat.
Pemko berharap pembahasan bersama Pemerintah Aceh, DPRA, para ahli hukum, dan pihak terkait dapat dilakukan untuk menghadirkan regulasi yang lebih jelas dan memadai. Dengan demikian, penegakan Syariat Islam di Aceh dapat berjalan dengan kepastian hukum.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas aparatur dan menegakkan disiplin. Setiap ASN diharapkan menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kehormatan serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat diimbau menyikapi persoalan tersebut secara bijak dengan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
Pemko juga meminta masyarakat menjaga privasi keluarga pihak terkait serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun spekulasi. []
