Padang – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat mengungkap 28 kasus dugaan penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam kurun waktu 19-29 Oktober 2026. Sebanyak 30 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan tersebut.
Dari operasi itu, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sekitar 4.440 liter Pertalite, 15.008 liter Bio Solar, serta 27 unit kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi.
Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Pertamina menilai pengawasan dan penindakan yang dilakukan kepolisian menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
Apresiasi itu disampaikan dalam audiensi Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, bersama jajaran manajemen dengan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Drs Jawari, SH, MH, beserta Pejabat Utama Polda Sumatera Barat, Senin (9/11).
Dalam pertemuan tersebut, Pertamina menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi Polda Sumbar dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Sinergi kedua pihak dinilai penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, mengatakan pengungkapan 28 kasus tersebut menjadi bukti nyata pentingnya kerja sama antara Pertamina dan aparat penegak hukum.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Polda Sumatera Barat atas dukungan, komitmen, serta kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan baik bersama Pertamina, khususnya dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Pengungkapan 28 kasus dugaan penyalahgunaan ini menjadi bukti nyata pentingnya sinergi antara Pertamina dan aparat penegak hukum,” ujar Fanda.
Dia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi sekaligus memastikan bahan bakar tersebut diterima masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.
Fanda menambahkan, pengawasan distribusi energi bersubsidi tidak bisa hanya dilakukan oleh Pertamina. Keterlibatan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan agar penyaluran berjalan optimal.
“Kami menyadari bahwa Pertamina tidak dapat menjalankan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi ini sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak, khususnya Polda Sumatera Barat, agar penyaluran energi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” katanya.
Dia juga menyebut audiensi tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi dan membangun hubungan kerja yang lebih baik dengan jajaran Polda Sumbar, terutama dalam kapasitasnya sebagai bagian dari keluarga baru di Regional Sumbagut.
“Harapannya, sinergi yang selama ini telah terjalin dapat semakin kuat dan terus berlanjut ke depannya,” lanjut Fanda.
Pertamina Patra Niaga turut mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Warga yang menemukan indikasi penyalahgunaan dapat melaporkannya melalui Pertamina Contact Center 135.
Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kelancaran distribusi energi dengan menghadirkan layanan yang aman, andal, serta tepat sasaran melalui kolaborasi bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan. []
