Banda Aceh – Dalam rangka memperingati International Women’s Day, Forum Komunikasi Masyarakat Binaan Kelompok Advokasi (FKM-BKA) YWU menggelar kegiatan bertajuk “Memperkuat Suara Perempuan dalam Pembangunan Inklusif di Aceh” di Hotel Permata Hati, Banda Aceh, Senin (9/3).
Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog antara tokoh perempuan, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk membahas peran perempuan dalam pembangunan serta pentingnya memperkuat ruang suara perempuan di Aceh.
Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, salah satunya akademisi dan aktivis perempuan, Suraiya Kamaruzzaman. Dalam paparannya, ia menyoroti masih banyak persoalan yang dihadapi perempuan, khususnya dalam dunia kerja.
Suraiya menyebut banyak perempuan di Aceh bekerja di sektor informal tanpa perlindungan kerja yang memadai.
Menurutnya, tidak sedikit perempuan yang bekerja tanpa kontrak kerja tertulis sehingga posisi mereka sangat rentan.
“Saya menemukan di cafe-cafe, banyak perempuan bekerja, tetapi tidak dihargai dengan gaji yang layak. Gaji diberikan secara tunai tanpa kwitansi, tidak ada kontrak kerja tertulis,” kata Suraiya.
Kondisi tersebut membuat para pekerja perempuan sulit menuntut haknya ketika terjadi ketidakadilan di tempat kerja.
Ia menjelaskan, dalam banyak kasus, besaran gaji yang diterima pekerja perempuan sering kali tidak sesuai dengan jam kerja yang mereka jalani.
“Kadang gaji diberikan sesuka hati dan tidak sesuai dengan jam kerja. Mereka juga tidak bisa komplain karena tidak ada kontrak kerja yang jelas,” ujarnya.
Selain persoalan pekerja perempuan, isu kelompok rentan lainnya juga mengemuka dalam diskusi tersebut.
Pengurus Children and Youth Disabilities for Changes (CYDC) Aceh, Erlina Marlinda, menyoroti masih minimnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas di Aceh.
Menurut Erlina, kelompok disabilitas kerap dianggap tidak memiliki kapasitas yang memadai, terutama karena tingkat pendidikan yang rendah.
“Di kantor-kantor pemerintahan misalnya, kami belum dianggap penting karena disabilitas pendidikannya rendah. Kebanyakan lulusan SD, paling tinggi lulusan SMA, itu pun SMA Luar Biasa,” kata Erlina.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap akses pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Aceh.
Melalui kegiatan ini, para peserta berharap suara perempuan dan kelompok rentan semakin diperkuat dalam proses pembangunan yang lebih inklusif di Aceh. []
