Oleh: Avicenna Al Maududdy Siregar
BENCANA yang kembali melanda berbagai wilayah di Sumatra, banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, dan krisis ekologis yang kian sistemik memaksa kita untuk mengajukan kembali sebuah pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar selesai dijawab: Sumatra, siapa punya hari ini? Pertanyaan ini bukan sekadar gugatan politis, melainkan jeritan historis yang pernah disuarakan dengan lantang oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro, seorang tokoh Aceh yang pemikirannya kerap disederhanakan sebatas isu separatisme, padahal di dalam teks-teksnya tersimpan kritik mendalam tentang ketidakadilan struktural, eksploitasi sumber daya, dan rapuhnya solidaritas antarsesama bangsa Sumatra.
Dalam pidato dan tulisannya, khususnya “Sumatra, Siapa Punya?” (Stockholm, 1991) dan “Seruan kepada Bangsa-bangsa Sumatra”, Hasan Tiro tidak sedang berbicara semata-mata tentang Aceh sebagai entitas terpisah. Ia berbicara tentang Sumatra sebagai satu rumah besar, rumah adat, rumah sejarah, dan rumah penderitaan bersama yang perlahan kehilangan kedaulatannya atas tanah, hutan, dan masa depannya sendiri. Hari ini, ketika bencana datang silih berganti, seruan itu menemukan relevansinya kembali, bukan sebagai doktrin politik, melainkan sebagai cermin untuk membaca kegagalan tata kelola dan absennya persatuan substantif.
Bencana sebagai Gejala, Bukan Sekadar Musibah
Narasi dominan negara kerap memposisikan bencana sebagai peristiwa alam yang netral dan tak terelakkan. Namun, sejarah Sumatra menunjukkan bahwa banyak bencana yang terjadi hari ini adalah akumulasi dari keputusan politik dan ekonomi yang panjang: pembabatan hutan, eksploitasi tambang, alih fungsi lahan besar-besaran, serta model pembangunan yang menempatkan Sumatra sebagai ladang ekstraksi, bukan ruang hidup.
Hasan Tiro sejak awal telah membaca pola ini. Dalam tulisannya, ia menyebut Sumatra sebagai “Pulau Emas” yang darah nenek moyangnya tertumpah untuk mempertahankan tanahnya, tetapi kekayaan itu justru dirampas dan dikuras tanpa kendali. Ketika hari ini gas, minyak, kayu, dan mineral terus dieksploitasi, sementara rakyat Sumatra harus berhadapan dengan banjir dan longsor setiap musim hujan, sulit untuk menyangkal bahwa kritik Hasan Tiro bukan sekadar retorika, melainkan peringatan yang diabaikan.
Bencana ekologis di Sumatra hari ini adalah tanda bahwa relasi manusia–alam telah diputus secara paksa oleh kepentingan ekonomi-politik yang jauh dari akar budaya lokal. Dalam konteks ini, bencana bukanlah takdir, melainkan konsekuensi.
Persatuan Sumatra: Gagasan yang Terpinggirkan
Salah satu aspek penting yang sering luput dari pembacaan terhadap Hasan Tiro adalah gagasannya tentang persatuan bangsa-bangsa Sumatra. Ia tidak hanya berbicara kepada orang Aceh, tetapi juga menyeru Riau, Jambi, Minangkabau, Lampung, hingga Bangka Belitung untuk “pulang ke rumah adat masing-masing.” Seruan ini kerap disalahpahami sebagai ajakan separatis, padahal secara konseptual ia adalah kritik terhadap sentralisme kekuasaan yang mengabaikan kedaulatan lokal dan memecah solidaritas regional.
Dalam konteks bencana, ketiadaan persatuan Sumatra terasa sangat nyata. Penanganan bencana masih berjalan secara terfragmentasi, birokratis, dan lamban. Daerah dipaksa menunggu instruksi pusat, sementara solidaritas antardaerah sering kali muncul bukan karena sistem, melainkan karena inisiatif masyarakat sipil. Ini menunjukkan bahwa persatuan administratif tidak selalu berbanding lurus dengan persatuan empatik dan struktural.
Hasan Tiro memahami bahwa tanpa kesadaran kolektif sebagai sesama bangsa Sumatra, setiap daerah akan menghadapi nasibnya sendiri-sendiri: Aceh dengan banjir dan longsor, Riau dengan asap, Sumatra Barat dengan gempa, Sumatra Selatan dengan kebakaran lahan. Padahal akar persoalannya sering kali sama.
Dari Politik Identitas ke Politik Kemanusiaan
Membaca Hasan Tiro hari ini tidak berarti menghidupkan kembali konflik lama, melainkan mengekstraksi pesan moral dan historisnya. Di tengah bencana, yang dibutuhkan Sumatra bukanlah politik identitas yang saling mencurigai, melainkan politik kemanusiaan yang berpihak pada keselamatan rakyat dan kelestarian alam.
Hasan Tiro kerap menegaskan bahwa tanah Sumatra adalah “tanah suci” karena di sanalah darah para pendahulu tertumpah. Jika dimaknai ulang, kesucian itu bukan hanya simbol perjuangan, tetapi juga amanah etis untuk menjaga alam dan manusia yang hidup di atasnya. Ketika hutan habis dan sungai kehilangan daya tampungnya, maka yang rusak bukan hanya ekosistem, tetapi juga warisan peradaban.
Bencana hari ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama: apakah model pembangunan yang dijalankan selama puluhan tahun benar-benar membawa kesejahteraan, atau justru menciptakan kerentanan baru? Pertanyaan inilah yang secara implisit telah diajukan Hasan Tiro sejak dekade lalu.
Relevansi di Masa Kini: Dari Gugatan ke Kesadaran
Pertanyaan “Sumatra, siapa punya hari ini?” di masa kini tidak lagi cukup dijawab dengan menunjuk aktor tertentu. Ia harus dijawab dengan kesadaran kolektif: siapa yang bertanggung jawab, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung risiko. Jika bencana terus berulang, maka yang dipertanyakan bukan hanya kapasitas negara, tetapi juga arah moral pembangunan.
Persatuan Sumatra yang dimaksud Hasan Tiro hari ini dapat dimaknai sebagai solidaritas lintas daerah dalam menjaga lingkungan, menuntut keadilan ekologis, dan memperkuat posisi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Tanpa itu, Sumatra akan terus menjadi objek, bukan subjek sejarah.
Bencana adalah bahasa alam yang paling jujur. Ia tidak bisa dibungkam oleh propaganda, tidak bisa dinegosiasikan oleh statistik. Ketika bencana datang berulang, itu adalah tanda bahwa ada yang keliru dalam cara kita memperlakukan tanah ini.
Seruan yang Belum Usai
Hasan Tiro mungkin telah pergi, tetapi pertanyaannya masih menggema. Sumatra, siapa punya hari ini? Apakah ia milik korporasi, elite politik, atau benar-benar menjadi rumah yang aman bagi rakyatnya? Di tengah banjir yang merendam kampung-kampung, di tengah longsor yang menelan rumah dan harapan, pertanyaan itu menjadi semakin relevan.
Jika seruan persatuan Sumatra tidak dibaca ulang hari ini, maka bencana akan terus menjadi pengingat yang pahit. Dan sejarah, sekali lagi, akan mencatat bahwa kita terlambat belajar dari peringatan yang pernah disampaikan dengan jelas. []
*Avicenna Al Maududdy Siregar merupakan Dosen Tetap Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh yang mengeklaim dirinya sebagai keturunan ampon.
