Banda Aceh – Nizar Saputra resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) periode 2025-2030, menggantikan Muhammad Najib yang telah purna tugas. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Jumat (21/2/2025), di Kantor BPMA, berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor R-58/KP.05/MEM.S/2025.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Aceh, yakni Asisten II Setda Aceh, Kepala Dinas ESDM Aceh, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, serta pimpinan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di Aceh.
Dalam sambutannya, Kepala BPMA Nasri Djalal mengucapkan selamat kepada Nizar Saputra atas pelantikannya. Nasri berharap agar Nizar segera mengemban tugas dan tanggung jawab yang ada, serta berkolaborasi dengan seluruh unit kerja di BPMA.
“Sebagai badan pemerintah, BPMA memiliki perbedaan dengan perusahaan tempat Bapak bekerja sebelumnya, terutama dalam hal birokrasi. Kami berharap agar kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini dapat ditingkatkan, baik dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, maupun lembaga vertikal lainnya,” ujar Nasri, mengingatkan.
Nizar Saputra merupakan seorang profesional berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri migas. Karirnya dimulai sebagai Inspection Engineer dan berkembang hingga menjadi Manager di bidang Engineering. Nizar memiliki pemahaman mendalam tentang operasi migas, baik onshore maupun offshore.
Sebelum bergabung dengan BPMA, Nizar bekerja di beberapa perusahaan besar, di antaranya Radiant Utama Jakarta sebagai Inspection and Certification Inspector (1997–2002), ConocoPhillips Indonesia sebagai QA/QC and Pipeline Coordinator (2002–2009).
Kemudian, Premier Oil Indonesia sebagai QC and Inspection Coordinator (2009–2013), dan Petronas Carigali Indonesia sebagai Manager Facility Engineering (2013–2025).
Di Petronas, Nizar berhasil mengoptimalkan produksi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi SKK Migas, dan memimpin tim engineering multi-disiplin untuk meningkatkan performa dan reliabilitas fasilitas.
Dalam sambutannya, Nizar Saputra mengungkapkan komitmennya untuk melanjutkan program-program strategis yang telah dirintis oleh pimpinan BPMA sebelumnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan seluruh stakeholder, baik di tingkat Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat.
“Yang terpenting adalah satu komando,” ujar Nizar, menekankan pentingnya sinergi dalam mencapai tujuan bersama.
BPMA, sebagai badan pemerintah yang diberi amanat untuk mengelola, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan industri hulu migas di wilayah kewenangan Aceh, memiliki peran strategis dalam memastikan hasil yang maksimal bagi negara dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Dalam tujuh tahun terakhir, industri migas di Aceh mengalami perkembangan pesat, termasuk penambahan wilayah kerja migas yang baru.
Untuk itu, BPMA membutuhkan dukungan yang lebih besar, termasuk anggaran yang memadai, agar operasional dapat berjalan sesuai rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. []
