
Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menerima kunjungan Penasihat Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, David Muehlke, bersama delegasi Kedutaan Besar AS di Jakarta dan Konsulat AS di Medan. Pertemuan itu membahas penguatan perdamaian Aceh hingga peluang kerja sama pembangunan.
Pertemuan berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Jumat (20/11). Kunjungan tersebut menjadi ajang silaturahmi diplomatik sekaligus pertukaran pandangan terkait perkembangan Aceh, pelaksanaan kekhususan Aceh, pembangunan ekonomi, serta peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan konstruktif.
“Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi diplomatik dan pertukaran pandangan mengenai perkembangan Aceh, khususnya penguatan perdamaian, pelaksanaan kekhususan Aceh, pembangunan ekonomi, serta peluang peningkatan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Zulfikar Idris.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Internasional, Dr. Mohammad Raviq. Sementara David Muehlke hadir bersama Spesialis Politik Kedutaan Besar AS di Jakarta, Aang A. Bakar, serta Asisten Politik Konsulat AS di Medan, Zulkarnain Lubis.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari perkembangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh, kesiapsiagaan dan penanganan bencana, percepatan pembangunan ekonomi, hingga keberlanjutan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.
Wali Nanggroe menegaskan perdamaian Aceh merupakan capaian bersejarah yang harus terus dijaga. Perdamaian tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi bagian dari keberhasilan Indonesia menyelesaikan konflik melalui dialog dan rekonsiliasi.
Pelaksanaan amanat perdamaian dan kekhususan Aceh, menurutnya, merupakan proses berkelanjutan yang perlu diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertemuan itu juga membahas upaya memperluas hubungan persahabatan masyarakat Aceh dan Amerika Serikat melalui program pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.
Delegasi AS disebut tertarik mendengarkan pandangan dan masukan mengenai peluang pengembangan hubungan jangka panjang. Masukan tersebut juga menjadi bahan informasi bagi kepemimpinan diplomatik AS pada masa mendatang.
Sejumlah sektor dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan dalam kerja sama kedua pihak, di antaranya pendidikan, beasiswa, program fellowship, pemberdayaan generasi muda, investasi, konstruksi, pertanian, kehutanan, pariwisata, hingga pembangunan infrastruktur.
Wali Nanggroe juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Aceh dinilai memiliki potensi ekonomi serta kewenangan khusus yang dapat dimanfaatkan dalam kerangka kebijakan nasional.
Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kata Wali Nanggroe, menjadi salah satu fondasi penting agar manfaat perdamaian dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain pembangunan ekonomi, penanganan bencana turut menjadi pembahasan. Kedua pihak menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, serta pengembangan kemitraan kemanusiaan dan pertukaran pengetahuan melalui mekanisme yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah RI.
Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi atas perhatian dan hubungan baik yang selama ini terjalin dengan perwakilan AS, terutama dalam mendukung pertukaran pengetahuan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas masyarakat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan harapan agar komunikasi dan hubungan persahabatan yang telah terbangun dapat terus dipelihara dan dikembangkan menjadi kerja sama konkret, saling menghormati, serta berkontribusi positif bagi pembangunan Aceh.
Penguatan hubungan itu diharapkan dapat mendukung keberlanjutan perdamaian Aceh, peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan Amerika Serikat. []





