Jakarta – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Tim Harga Minyak Mentah Indonesia membahas evaluasi penetapan formula harga minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat di Aceh. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Pembahasan tersebut mencakup minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat di tiga wilayah kerja (WK) Aceh, yakni Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.
Rapat yang digelar di Jakarta itu dihadiri BPMA, Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Medco E&P Malaka, PGE, serta Aceh Energi.
Fokus pembahasan diarahkan pada rekomendasi formula harga minyak mentah yang sebelumnya diusulkan oleh KKKS dan telah direkomendasikan BPMA kepada pemerintah.
Kepala Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi BPMA, M. Akbarul Syah Alam, mengatakan pihaknya telah menyampaikan rekomendasi formula harga minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Tim Harga Minyak Mentah Indonesia.
Menurutnya, rekomendasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan karakteristik utama minyak mentah berdasarkan hasil pengujian mutu.
“Rekomendasi BPMA mengacu pada karakteristik utama minyak mentah hasil uji mutu, yang menjadi parameter penting dalam formulasi harga minyak mentah. Dengan demikian, harga yang ditetapkan mencerminkan kualitas minyak yang sebenarnya sehingga memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam rantai penyaluran,” ujar Akbarul, Rabu (11/11).
Dalam pembahasan itu, BPMA juga mengusulkan nama Meuseuraya ASM untuk minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat Aceh.
Akbarul menjelaskan, pemilihan nama Meuseuraya memiliki makna tersendiri. Dalam bahasa Aceh, Meuseuraya berarti gotong royong atau bekerja bersama-sama.
“Nama Meuseuraya, yang dalam bahasa Aceh bermakna gotong royong, kami pilih untuk mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat dan seluruh pihak dalam mengelola sumber daya ini,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Operasi Produksi BPMA sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengelolaan Sumur Masyarakat Wilayah Kerja Aceh, Ibnu Hafizh, mengatakan BPMA terus mendorong percepatan penyaluran minyak mentah dari sumur masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan menindaklanjuti arahan Menteri ESDM, sekaligus mendukung peningkatan lifting minyak nasional melalui implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Ibnu berharap penetapan formula harga yang jelas dan terukur dapat mempercepat proses penyaluran minyak mentah dari sumur masyarakat di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.
Dengan adanya kepastian formula harga, minyak hasil produksi sumur masyarakat diharapkan dapat segera disalurkan melalui mekanisme yang legal dan tertib.
Selain mendukung peningkatan produksi dan lifting nasional, implementasi kebijakan tersebut juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil serta menambah kontribusi bagi negara. []
