Banda Aceh – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partai berlambang pohon beringin itu memiliki dua misi besar yang menjadi fokus utama ke depan.
Kedua misi itu adalah meningkatkan perolehan kursi pada pemilu mendatang dan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga akhir masa jabatan.
Hal itu disampaikan Bahlil saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Aceh di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Sabtu (11/7), yang dipimpin Muhammad Salim Fakhry sebagai ketua, Sabri Badruddin sebagai sekretaris, Muhammad Rizky sebagai bendahara, dan Khalid sebagai ketua harian.
Dalam sambutannya, Bahlil mengatakan seluruh kader Golkar harus memiliki fokus yang sama dalam menjalankan agenda partai.
“Ke depan Golkar hanya punya dua agenda besar. Pertama bagaimana menaikkan kursi. Kedua bagaimana mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai selesai. Kapan selesainya? tanya sama pak Presiden Prabowo,” kata Bahlil.
Menurutnya, target menambah kursi legislatif tidak akan tercapai tanpa konsolidasi organisasi yang kuat. Karena itu, Golkar menjadikan penguatan struktur partai sebagai instrumen utama menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Dalam konteks menaikkan kursi, kami telah menetapkan bahwa konsolidasi adalah salah satu instrumen terpenting dalam rangka menuju penambahan kursi. Musda dan pelantikan adalah bagian dari konsolidasi,” ujarnya.
Bahlil kemudian menginstruksikan DPD Golkar Aceh untuk segera menuntaskan konsolidasi organisasi hingga ke akar rumput.
“Saya minta DPD Golkar Provinsi Aceh untuk segera melaksanakan musda di kabupaten/kota, kemudian dilanjutkan hingga tingkat kecamatan sampai desa-desa,” tegasnya.
Menurut Bahlil, konsolidasi yang dilakukan secara menyeluruh akan memperkuat mesin partai sekaligus menjadi modal untuk meningkatkan perolehan kursi Golkar pada pemilu mendatang, sembari memastikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berjalan hingga tuntas.
“Pasca dua minggu dari sekarang harus segera musda kabupaten/kota, ini perintah ketua umum kepada ketua DPD I,” tegas Bahlil. []
