Aceh Utara – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bagi korban banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh, Marlina Usman, di Kantor BPMA Aceh Utara, Lhokseumawe, Selasa (23/12).
Bantuan tiba di Aceh menggunakan Kapal Orca 6 milik KKP pada Selasa pagi. Logistik kemudian diangkut menggunakan dua truk yang berisi berbagai kebutuhan dasar bagi para pengungsi.
Barang bantuan meliputi pakaian layak pakai, perlengkapan ibadah seperti sajadah dan mukena, kain sarung, paket makanan siap konsumsi, perlengkapan bayi—termasuk popok, susu, dan perlengkapan kebersihan—serta air minum dalam kemasan.
Kepala BPMA, Nasri dalam keterangannya, Jumat (26/12) mengatakan fasilitasi ini merupakan bentuk sinergi antarlembaga dalam merespons bencana alam yang melanda Aceh.
“Ini merupakan wujud kepedulian dan sinergi antarlembaga dalam menghadapi musibah. Kami di BPMA berperan sebagai fasilitator untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini KKP, dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat Aceh yang paling membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” kata Nasri.
Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman menyampaikan apresiasi atas dukungan KKP dan BPMA. Ia menegaskan bantuan tersebut sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok rentan.
“Atas nama masyarakat Aceh, khususnya para ibu dan keluarga yang terdampak, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KKP dan BPMA. Bantuan ini sangat dibutuhkan, terutama perlengkapan bayi dan makanan. PKK Aceh akan segera mendistribusikan bantuan ini melalui jaringan kami di tingkat kabupaten hingga gampong (desa) untuk memastikan sampai ke tangan yang berhak,” ujar Marlina.
Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan ribuan keluarga terpaksa mengungsi dan membutuhkan bantuan darurat.
Fasilitasi yang dilakukan BPMA menunjukkan peran strategis lembaga tersebut, tidak hanya dalam pengelolaan sektor migas, tetapi juga dalam mendukung koordinasi lintas lembaga pada masa tanggap darurat bencana di Aceh. []
