Jakarta – Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri, tampil sebagai pembicara kunci dalam Forum Migas Tempo 2025 yang digelar di Raffles Hotel Jakarta, Rabu (20/8/2025). Forum ini diselenggarakan oleh Tempo Media Group sebagai wadah strategis untuk mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional serta memperkuat sinergi lintas sektor menuju kemandirian energi.
Forum Migas Tempo 2025 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri hulu dan hilir migas, akademisi, investor, asosiasi, hingga media. Agenda utama forum mencakup harmonisasi kebijakan, percepatan investasi, penyederhanaan regulasi, serta inovasi untuk meningkatkan lifting migas nasional secara berkelanjutan.
Dalam pidatonya, Nasri memaparkan peran strategis pemerintah daerah dalam sektor hulu migas, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang menarik dan kepastian hukum.
Ia menekankan bahwa kewenangan khusus Aceh di sektor migas merupakan amanah dari MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.
“Aceh adalah satu-satunya provinsi yang memiliki kewenangan khusus di sektor hulu migas. Kami memiliki hak pengelolaan langsung, kewenangan dalam persetujuan kontrak, serta peran strategis dalam pengambilan keputusan energi,” ujar Nasri.
Ia menambahkan, saat ini Aceh memiliki enam Wilayah Kerja (WK) Migas, terdiri dari tiga WK eksploitasi dan tiga WK eksplorasi. Melalui BPMA, pemerintah daerah mendorong kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru, mengawasi operasional, serta memastikan keberlanjutan kegiatan hulu migas di wilayahnya.
Nasri juga menyambut baik penyelenggaraan Forum Migas Tempo 2025, yang menurutnya hadir pada momentum yang krusial.
“Kolaborasi antara regulator, industri, investor, dan pemerintah daerah bukan lagi opsi, tapi keharusan. Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan menghasilkan rekomendasi konkret, komitmen bersama, dan terobosan nyata dalam mewujudkan swasembada energi nasional,” tegasnya.
Forum ini turut menghadirkan sejumlah tokoh penting dari sektor energi nasional, di antaranya perwakilan dari SKK Migas, Pertamina, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kementerian teknis terkait, Anggota DPR RI, Dewan Energi Nasional, serta Gubernur dari provinsi penghasil migas dan para pakar energi.
Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mengatasi hambatan dalam percepatan proyek eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia. []
