Banda Aceh – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh memperkuat sinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana hidrometeorologi. Upaya ini dibahas dalam Aceh Economic Forum (AEF) Triwulan III 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Meuseuraya Festival 2026.
Forum bertema “Pascabencana Hidrometeorologi: Mendorong Perekonomian Aceh Tumbuh Lebih Cepat, Lebih Resilien, dan Lebih Mandiri” itu digelar di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/10). Meuseuraya Festival berlangsung pada 22-25 Oktober 2026.
AEF merupakan agenda rutin BI untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas perkembangan ekonomi terkini dan isu-isu strategis di Aceh.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, Ir T Robby Irza, SSiT, MT; Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh Agus Chusaini; jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); perwakilan instansi vertikal dan perbankan; akademisi; kalangan media; serta tamu undangan lainnya.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan seluruh pihak dalam mempercepat pemulihan ekonomi Aceh sepanjang 2026. Pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat mencapai 4,09% pada triwulan I dan meningkat menjadi 4,86% pada triwulan II 2026 secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Pertumbuhan ekonomi kita ini utamanya didorong oleh kinerja sektor pertanian, perdagangan, serta konstruksi, sejalan dengan percepatan proses pemulihan pascabencana,” ujar Agus.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, T Robby Irza, menegaskan pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur. Menurutnya, pemulihan juga harus menyentuh mata pencaharian masyarakat, menjaga daya beli, serta membuka lapangan kerja.
“Pemulihan merupakan upaya bersama. Kami berharap dukungan pelaku usaha, perbankan dan Bank Indonesia dalam memperkuat pembiayaan serta jaringan distribusi pangan antardaerah,” jelas Robby.
Dia berharap momentum pemulihan pascabencana dapat menjadi titik balik transformasi ekonomi Aceh agar tumbuh lebih cepat dan memiliki daya tahan yang lebih kuat.
Tiga Strategi Pemulihan Ekonomi Aceh
Dalam forum tersebut, tiga narasumber membahas strategi mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan Aceh dalam jangka panjang.
Ketiganya yakni Ekonom Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI, Anisha Wirasti Cahyaningrum; Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr.rer.nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., MA; serta Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Aceh, Rahmadhani, M.Bus.
Diskusi dipandu Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Muhammad Abrar, SE, MSi.
Anisha memaparkan prospek ekonomi global masih menghadapi tekanan akibat eskalasi perang di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi serta kebijakan moneter global yang lebih ketat.
Meski demikian, perekonomian Indonesia dinilai tetap tangguh. Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 4,9-5,7%, sedangkan inflasi September 2026 tercatat sebesar 3,28% (yoy) dan masih berada dalam sasaran.
Untuk merespons perkembangan tersebut, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% serta memperkuat kebijakan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan.
Menurut Anisha, kondisi tersebut juga membuka peluang bagi Aceh untuk meningkatkan ekspor, terutama komoditas strategis yang memiliki nilai jual tinggi.
Pembangunan Pascabencana Perlu Disesuaikan dengan Daerah
Dari sisi pembangunan, Jayadi menjelaskan sebagian besar layanan dasar pascabencana di Aceh telah pulih. Namun, penyelesaian pembangunan hunian tetap, jembatan daerah, serta penyaluran bantuan masih perlu ditingkatkan.
Bappenas juga menyoroti kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Aceh. Karena itu, intervensi pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Selain itu, Rencana Induk pemulihan perlu dimutakhirkan agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Penyesuaian kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendorong peningkatan investasi. Upaya itu perlu mempertimbangkan kombinasi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yakni indikator yang menggambarkan efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Aceh Bidik Investasi Rp 9,8 Triliun
Sementara itu, Rahmadhani dari DPMPTSP Aceh memaparkan strategi memperkuat iklim investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Aceh menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 9,8 triliun pada 2026.
Arah kebijakan investasi pascabencana difokuskan pada tiga langkah, yakni memulihkan, memperkuat, dan mentransformasikan investasi ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Fokus tersebut mencakup pengembangan hilirisasi, peningkatan ekspor, serta penguatan rantai nilai lokal. Ada empat sektor potensial yang menjadi perhatian, yaitu infrastruktur dan energi, agroindustri, pariwisata, serta pengembangan kawasan investasi.
Penguatan sektor-sektor tersebut diharapkan dapat memperluas peluang usaha, meningkatkan nilai tambah komoditas daerah, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Aceh.
Secara keseluruhan, ketiga narasumber menekankan pentingnya sinergi kebijakan ekonomi nasional, pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah, serta penguatan iklim investasi untuk mempercepat pemulihan Aceh.
Penyelesaian hunian dan infrastruktur yang masih tertinggal, pemutakhiran Rencana Induk pemulihan, serta peningkatan investasi pada sektor produktif menjadi bagian penting dalam upaya membangun ekonomi Aceh yang lebih tangguh dan merata.
BI Perkuat Dukungan Pemulihan Ekonomi Aceh
Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pemulihan pascabencana, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta menjaga inflasi.
Dukungan tersebut dilakukan melalui asesmen perekonomian Aceh secara berkala, mendorong realisasi investasi melalui Regional Investor Relations Unit (RIRU), serta pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku ekspor.
BI Aceh juga mendukung kelancaran sistem pembayaran, pengembangan dan hilirisasi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengendalian inflasi melalui sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Melalui Aceh Economic Forum Triwulan III 2026, BI dan Pemerintah Aceh berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Aceh, perbankan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya semakin kuat.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sekaligus mendorong perekonomian Aceh tumbuh lebih cepat, lebih resilien, dan lebih mandiri.
Masyarakat dapat mengikuti informasi terbaru mengenai kebijakan dan program Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh melalui akun Instagram resmi @bank_indonesia_aceh. []
