“APPSI Aceh harus mengawal dapur-dapur MBG, diawasi. Jangan sampai 800 dapur ini hanya dikuasai oleh bos-bos dalam menyuplai barang.”
Banda Aceh – Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI) Don Muzakir meminta APPSI Provinsi Aceh mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.
Pengawasan dinilai penting agar ratusan dapur MBG di daerah paling barat Sumatra itu tidak dikuasai segelintir pihak dalam pengadaan bahan pangan.
Hal itu disampaikan Don Muzakir saat melantik pengurus APPSI Provinsi Aceh Periode 2026-2031 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (6/10) malam.
Dalam kesempatan itu, dia meminta pengurus APPSI Aceh ikut memastikan kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG disuplai pedagang dan petani lokal.
“APPSI Aceh harus mengawal dapur-dapur MBG, diawasi. Jangan sampai 800 dapur ini hanya dikuasai oleh bos-bos dalam menyuplai barang,” kata Don Muzakir.
Menurutnya, mitra MBG seharusnya melibatkan pedagang maupun petani lokal sebagai pemasok bahan pangan. Dengan begitu, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah.
“Saya minta APPSI Aceh melakukan pengawasan. Mitra MBG harus menyuplai barang dari pedagang atau petani lokal, sehingga perputaran ekonomi bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai hanya dikuasai segelintir orang,” ujarnya.
Don mengatakan APPSI juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan barang di Aceh dapat terpenuhi. Salah satunya dengan mendorong masyarakat agar mau bertani dan berdagang sesuai potensi daerah.
“APPSI harus mengawasi dan menciptakan bagaimana semua kebutuhan barang di Aceh bisa terpenuhi. Kita edukasi masyarakat untuk bertani, berdagang, agar Aceh lebih maju daripada hari ini dan bisa hebat seperti dulu kala,” katanya.
Dia juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki Aceh, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan.
Menurut Don, sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dapat menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Aceh. Hal ini dinilai penting karena Aceh masih memiliki keterbatasan industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“APPSI Aceh harus berpikir bagaimana ekonomi masyarakat harus hidup. Apalagi daerah kita sangat sedikit pabrik industri yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujarnya.
“Solusinya salah satunya adalah swasembada pangan, baik pertanian, perkebunan maupun peternakan,” sambung Don.
Dalam pelantikan tersebut, Zulfitri, ST resmi dilantik sebagai Ketua APPSI Aceh. Sementara Nabhani dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal dan Faisal Nurdin sebagai Bendahara. []
