Sabang – Sebanyak kurang lebih 139 etnis Rohingya kembali mendarat di Kota Sabang. Para pengungsi tersebut berlabuh ke pesisir pantai Ie Meulee Sabtu (2/12/2023) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB menggunakan perahu kayu.
“Ini merupakan gelombang ke dua selama penghujung tahun 2023,” kata Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Ady Akmal Shiddiq, Senin (4/12/2023).
Kabag Prokopim menjelaskan, setelah berlabuh di pesisir Pantai Ie Meulee, para pengungsi tersebut sempat bermalam di Balohan, namun terjadi penolakan oleh masyarakat Balohan.
Lanjutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi Forkopimda Kota Sabang bersama para pemangku kepentingan di kota sabang, disepakati bahwa para pengungsi tersebut untuk sementara ditempatkan di Dermaga CT-1 BPKS.
“Dan ini sifatnya hanya sementara,” tegas Kabag Prokopim.
Lebih lanjut dikatakan, terkait penanganan etnis Rohingya yang telah berlabuh di Pulau Weh, Pemerintah Kota Sabang tidak pernah menganggarkan atau mengeluarkan biaya sepeserpun untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi.
“Pemko tidak mengeluarkan sepeserpun untuk mereka, baik yang kemarin masuk maupun yang pertama di Ujong Kareung sebelumnya. Pemko hanya memberikan bantuan kemanusiaan pada saat mereka tiba pertama kali, karena melihat kondisi mereka yang membutuhkan makanan, minuman maupun pakaian, dan itupun dengan di bantu masyarakat sekitar juga,” terang Ady Akmal.
Kembali ditegaskan, dalam penanganan pengungsi Rohingya ini, baik Pemerintah Kota Sabang dan BPKS tidak pernah mendukung apapun pemenuhan kebutuhan mereka. Sejauh ini, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
“Setelah rapat koordinasi dengan Forkopimda, diputuskan untuk memberikan waktu kepada UNHCR untuk berkoordinasi lebih lanjut ke Kemenkopolhukam terkait penanganan selanjutnya. Kami Mohon masyarakat dapat bersabar dan mengerti dengan keadaan ini, kami sedang mencari solusi,” kata Ady Akmal.
Sementara itu, Protection Associate UNHCR Faisal Rahman mengatakan pihaknya bertanggung jawab penuh terhadap para pengungsi etnis Rohingya tersebut, baik dalam hal biaya yang dibutuhkan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan lain sebagainya.
“Jadi semua penanganan yang dilakukan itu, menjadi tanggung jawab kita dari UNHCR dengan lembaga mitra kita seperti IOM dan lainnya. Semaksimal mungkin kita mengusahakan tidak membebankan biaya kepada pemerintah,” jelasnya.
Kemudian, Faisal menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Satgas Penanganan Pengungsi Nasional dan pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun di daerah, mengenai relokasi atau penempatan selanjutnya para pengungsi tersebut.
“Yang bisa kita lakukan adalah terus berkoordinasi, dari UNHCR sendiri kita berkoordinasi dengan internal kita, di nasional dengan Satgas Penanganan Pengungsi Nasional. Untuk kemudian mencari satu alternatif tempat yang bisa di tunjuk oleh pemerintah agar bisa kita lakukan penanganan yang lebih efektif,” tambahnya. []
