Pidie Jaya – Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menilai penanganan bencana banjir oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya semakin menunjukkan ketidakmampuan dan ketidaksiapan kepala daerah dalam mengelola krisis.
Alih-alih fokus pada pemulihan masyarakat terdampak, kebijakan yang diambil justru dinilai tidak memiliki arah yang jelas serta menunjukkan lemahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap tahapan penanggulangan bencana.
Koordinator Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, Dedi Saputra, menyebut kebijakan yang ditempuh Bupati Pidie Jaya selama ini cenderung bersifat asumtif dan tidak berangkat dari kondisi faktual di lapangan.
“Apa yang dilakukan Bupati hari ini mencerminkan ketidakmampuan membaca situasi. Kebijakan diambil tanpa berpijak pada realitas korban. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk kegagalan dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegas Dedi dalam keterangannya, Kamis (29/1) malam.
Ia menyoroti keputusan pemerintah daerah yang memperpanjang masa tanggap darurat hingga lima kali. Menurutnya, langkah tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan karena fase darurat telah lama berlalu, namun pemerintah daerah gagal beralih ke tahap pemulihan dan rekonstruksi.
“Perpanjangan masa darurat justru memperlihatkan ketidaktahuan pemerintah daerah tentang manajemen bencana. Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan, pembangunan kembali, bukan status darurat yang berkepanjangan tanpa kejelasan,” katanya.
Dedi juga mengingatkan bahwa keterlambatan memasuki fase recovery berpotensi membuat penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi tidak efektif dan rawan tidak tepat sasaran. Ia menuntut agar penggunaan anggaran tersebut dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“BTT harus transparan. Jangan sampai anggaran besar habis tanpa dampak nyata bagi korban. Publik berhak tahu ke mana anggaran itu digunakan,” tegasnya.
Berdasarkan temuan di lapangan, Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya mencatat bahwa sebagian besar warga terdampak banjir memilih bertahan dan kembali ke tempat tinggal mereka, bukan direlokasi. Namun, kebutuhan mendesak seperti pembersihan permukiman justru dinilai belum menjadi prioritas pemerintah daerah.
Selain itu, sejumlah hunian sementara (huntara) yang telah selesai dibangun hingga kini belum dapat ditempati oleh korban banjir. Kondisi tersebut dinilai sebagai bukti buruknya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan pemerintah pusat.
“Huntara sudah ada, tapi tidak bisa digunakan. Ini menunjukkan kekacauan koordinasi dan lemahnya kepemimpinan daerah dalam mengelola pascabencana,” lanjut Dedi.
Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang dinilai lebih menonjolkan kegiatan seremonial dibandingkan kerja nyata di lapangan.
“Rakyat tidak butuh seremoni. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Jika bupati terus mempertontonkan ketidaksiapan seperti ini, maka penderitaan korban akan terus berlarut,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk segera melakukan evaluasi total, menghentikan pendekatan simbolik, serta memfokuskan kebijakan pada pemulihan nyata yang berpihak kepada masyarakat terdampak banjir.
“Jika pemerintah daerah terus gagal membaca situasi, maka rakyat berhak mempertanyakan kapasitas kepemimpinan Bupati Pidie Jaya,” pungkasnya. []
