Banda Aceh – Perwakilan Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Aceh masa bakti 2024-2027 dan Pengurus DPD IKAALL-STTD Aceh Periode 2023-2027 resmi dikukuhkan.
Pengukuhan berlangsung pada Senin (11/11/2024) di Hotel Hermes Palace, Kota Banda Aceh. Pengukuhan tersebut ditandai dengan penyerahan pataka oleh Ketua Umum DPP IKAALL-STTD, Haris Muhammadun kepada Ketua DPD IKAALL terpilih M. Hanung Kuncoro.
Prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar jabatan oleh Ketua DPP IKAALL STTD Haris Muhammadun, di depan peserta dan tamu undangan.
Dalam sambutannya, Ketua MTI Wilayah Aceh, Yusria Darma menyampaikan sebagai kader masyarakat, MTI diharapkan dapat mendukung dalam pembangunan transportasi nasional yang berkelanjutan dengan memberikan peranan besar melalui inovasi di bidang transportasi.
“Khususnya terkait hal-hal yang yang dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas, tentunya dengan kolaborasi bersama bidang tranportasi lainnya,” katanya.
Dalam acara tersebut, Ketua IKAALL-STTD Aceh, Hanung Kuncoro menyampaikan sampai saat ini alumni yang tersebar di Provinsi Aceh berjumlah 137 orang. Terdapat 4 kabupaten yang belum memiliki alumni.
Ia berharap pada tahun yang akan datang wilayah tersebut dapat diisi sehingga dapat memberikan kontribusi melahirkan ide dalam membangun transportasi yang baik dan mampu menangani permasalahan di sektor transportasi darat khususnya jalan yang kian muncul.
“Menjaga komitmen berkerjasama dan bersinergi merupakan fondasi dalam dala tata Kelola transportasi,” tegas Kuncoro.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal menyampaikan dalam arahannya bahwa IKAALL-STTD Aceh dan MTI dapat saling bersinergi dalam melakukan kolaborasi untuk mewujudkan transportasi Aceh yang lebih baik.
“Dan upaya menekan angka kecelakaan di Provinsi Aceh,” katanya.
Pada akhir acara, Sekretari Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP IKAALL-STTD, Haris Muhammadun dalam sambutannya mengatakan transportasi bukan hanya soal sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga merupakan simbol dari peradaban dan perkembangan suatu wilayah.
“Kalau anda ingin melihat kemajuan suatu kota maka lihatlah tatanan transportasi nya, kalau baik maka kota tersebut maju, tapi jika buruk maka kota tersebut mengalami kemunduran, kenapa demikian? Karena tatanan transportasi adalah sebuah peradaban,” ujarnya.
Ia menjelaskan jika Aceh merupakan bukti bahwa transportasi dapat berkembang dengan baik pada suatu wilayah meskipun bukan tergolong provinsi metropolitan. Hal tersebut dibuktikan dengan keberlangsungan transportasi yang ada di Aceh salah satunya yaitu Bus Trans Kutaraja yang menunjang mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas.
“Harapannya, sinergitas antara pemangku kepentingan di sektor transportasi dapat mengatasi permasalahan transportasi yang kompleks secara komprehensif,” ungkapnya.
Acara tersebut diakhiri dengan penandatangan MoU antara MTI Wilayah Aceh dan DPD IKAALL-STTD Aceh dan foto bersama dengan seluruh pemangku kepentingan serta tamu undangan yang berhadir.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Banda Aceh.
Kemudian, Ketua DPD Organda Aceh, General Manager PT Pelindo Malahayati, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Aceh, Ketua IKASDAP Aceh, Ketua IPKBI Aceh, Ketua DPD Organda Aceh, Pimpinan Harian Serambi Indonesia, serta para Akademisi dan tamu undangan. []
