Banda Aceh – Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Muliadi meminta menteri BUMN mengevaluasi total jajaran direksi yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dalam keterangannya, Selasa (23/5/2023), Muliadi menyampaikan, kekacauan sistem yang terjadi pada BSI beberapa waktu yang lalu telah berdampak serius terhadap citra ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di Aceh.
“Menguatnya isu pro-kontra terhadap revisi Qanun LKS terjadi setelah BSI mengalami down dalam beberapa hari. Anehnya, Dirut BSI juga sejak awal tidak jujur terkait penyebabnya. Awalnya dikatakan maintenaice, tapi kemudian disebutkan serangan siber. Ini adalah bukti ketidaksiapan BSI dalam mendeteksi masalah yang timbul,” ujarnya.
Menurut Muliadi, ketidakjujuran Dirut BSI telah mencederai image bank syariah di mata publik, sehingga sudah sewajarnya Menteri BUMN mencopot Dirut BSI beserta seluruh jajarannya.
“Jangan hanya jajaran direksi yang dicopot, tetapi direktur utamanya juga harus dicopot. Bank syariah yang seharusnya bersikap jujur dan amanah tetapi direksinya tidak jujur,” sebut Muliadi.
Selain itu, aktivis Lingkar Publik Strategis ini juga meminta supaya Aceh mendapatkan perlakukan khusus dalam operasional BSI, jangan disamakan dengan daerah lain. Baik dari segi pemberlakuan biaya transfer antar bank, margin pembiayaan, maupun pemanfaatan SDM lokal.
“Hari ini jumlah nasabah BSI paling banyak berasal dari Aceh, seharusnya Aceh mendapat perlakuan khusus dari BSI, karena masyarakat Aceh tidak punya banyak pilihan terhadap fasilitas Bank. Selain Bank Aceh, Hanya BSI yang mempunyai fasilitas sampai ke daerah-daerah,” pinta Muliadi.
Oleh karena itu, Muliadi menilai Dirut BSI dan RCEO BSI Aceh serta jajarannya telah gagal melihat peluang bisnis bank syariah yang seharusnya menjunjung tinggi tingkat kemaslahatan, sehingga mereka tidak layak memimpin sebuah bank syariah terbesar di Indonesia.
“Seharusnya Kepala RCEO Aceh bisa menbuat terobosan ke pusat, dengan meminta diberlakukannya pelayanan berbeda di Aceh, tetapi ini tidak dilakukan, dia hanya terpaku pada sistem yang sudah ada,” sebut Muliadi.
Menurut Muliadi, BSI Aceh butuh RCEO yang bisa menampung aspirasi masyarakat dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat yang ada, tidak semata-mata menjalankan bisnis, tetapi kemaslahatan masyarakat juga harus diperhatikan, karena itulah esensi dari prinsip syariah.
“Kepala RCEO Aceh yang sekarang tidak layak memimpin BSI Aceh, BSI Aceh harus dipimpin oleh praktisi yang paham dengan kebutuhan masyarakat, bukan yang berprilaku elite tapi pelayanan sulit,” kata Muliadi.
Muliadi menambahkan, bahwa selama ini Menteri BUMN Erik Tohir sangat aktif menumbuh kembangkan ekonomi syariah di Indonesia, akan tetapi yang terjadi pada BSI beberapa hari yang lalu telah merusak citra syariah di mata publik.
“Masyarakat semakin ragu terhadap BSI, apakah dia benar-benar syariah atau hanya klaim saja. Ini sangat memalukan sekali. Maka dari itu, sudah sepantasnya Pak Erik untuk mencopot Dirut BSI beserta jajarannya, juga RCEO BSI Aceh beserta jajarannya, termasuk Komisaris BSI yang sibuk pencitraan di media sosial seakan tidak tahu menahu terhadap permasalahan yang terjadi,” tutup Muliadi. []
