Banda Aceh – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh resmi meluncurkan Gerakan Menanam ‘Urban Farming’ pada Jumat (30/8/2024), di halaman Kantor Dinas Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (DP2KP), Gampong Pande, Kuta Raja.
Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya dan Kepala Perwakilan BI Aceh, Rony Widijarto, dan didampingi Komandan Kodim 0101/Kota Banda Aceh, Letkol Czi Widya Wijanarko, Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Satya Yudha Prakasa, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh, Ketua DPRK Banda Aceh, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kepala Dinas Peternakan Aceh, Kepala Dinas Pangan Aceh.
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, menyampaikan, luas lahan pertanian di kota ini semakin terbatas. Dari total 40 hektar lahan pertanian yang ada, hanya sekitar 10 hingga 12 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti cabai dan bawang.
“Lahan yang kecil ini bisa memberi nilai ekonomis yang lebih besar. Terima kasih kepada Bapak Kepala BI Aceh yang telah mendukung kegiatan ini dengan memberikan bantuan seperti handtraktor, bibit tanaman, dan lainnya,” ucap Ade.
Selain itu, Pj Wali Kota berharap kecamatan-kecamatan juga ikut mendukung dan memantau kegiatan kelompok wanita tani di setiap desa.
“Saat ini, baru sembilan desa yang terlibat, sementara Banda Aceh memiliki 90 desa. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyebarkan manfaat dari bantuan yang telah diberikan,” ujar Ade Surya.
Ia juga menekankan pentingnya peran urban farming di lingkungan perkotaan sebagai salah satu upaya dalam menekan laju inflasi. Menurutnya, meski bukan untuk pertanian besar atau perkebunan, urban farming memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama untuk tanaman hortikultura seperti cabai dan bawang yang dapat membantu mengendalikan harga pangan.
“Banyak faktor inflasi, tapi yang salah satunya pangan, jadi pemerintah kota Banda Aceh terus berusaha menurunkan angka inflasi dari jenis apapun,” pungkas Ade.
Kepala Perwakilan BI Aceh, Rony Widijarto, dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengendalikan inflasi, terutama inflasi pangan, yang dinilai sangat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting bagi semua daerah. Tahun ini, target inflasi nasional diturunkan menjadi 2,5%, yang menuntut upaya lebih keras dalam menjaga kestabilannya,” kata Rony.
Ia menyoroti pencapaian Banda Aceh sebagai salah satu kota dengan pengelolaan inflasi terbaik di Sumatera pada tahun 2023. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap inflasi di Provinsi Aceh, Banda Aceh mampu menjaga stabilitas harga meski menjadi kota dengan bobot inflasi tertinggi di Aceh.
“Pada tahun 2023, Banda Aceh menjadi kota dengan kontribusi inflasi terbesar di Aceh, mencapai hampir 60%. Namun, berkat berbagai upaya, seperti operasi pasar murah dan kelancaran pasokan pangan, Banda Aceh berhasil menekan inflasi pangan dalam kisaran yang aman,” tambahnya.
Bank Indonesia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat, khususnya kaum ibu, dalam mengamankan inflasi melalui upaya mandiri seperti urban farming dan belanja bijak.
“Kami akan mendukung inisiatif seperti urban farming untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan pasar yang fluktuatif, terutama untuk komoditas seperti cabai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rony menyatakan kesiapan Bank Indonesia untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, terutama menjelang berbagai acara besar salah satunya, seperti PON XXI Aceh-Sumut yang diperkirakan akan meningkatkan konsumsi di Banda Aceh.
“Dengan kolaborasi yang baik, kami optimistis stabilitas inflasi dapat terjaga, sehingga kesejahteraan masyarakat Aceh dapat terus meningkat,” tutupnya.
Dalam peluncuran tersebut, BI Aceh turut menyerahkan bantuan berupa tanaman cabai kepada sembilan kelompok wanita tani di Kota Banda Aceh. []
