Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, M. Rizal Falevi Kirani meminta Pemerintah Aceh terbuka soal formulasi anggaran PON 2024.
Hal tersebut diungkapkan Falevi dalam diskusi bertajuk “Pj Gubernur Aceh Berganti, Ditunggu Gerak Cepatnya?” yang digelar Aceh Resource & Development (ARD) di Moorden Cafe, kawasan Pango, Kota Banda Aceh, Senin (1/4/2024) sore.
“Pemerintah Aceh tidak terbuka kepada DPRA perihal formulasi anggaran PON,” ungkap Reza Fahlevi.
Dalam hal PON, kata Reza, Komisi V DPRA sudah menyurati Pemerintah Aceh tentang bagaimana formulasi PON. Pihaknya mempertanyakan perihal ini, sebab tidak boleh menggunakan dana otonomi khusus (otsus).
“Tetapi apakah digunakan dana otsus atau tidak, hingga kini kami belum memegang DIPA mengenai hal itu,” kata Falevi.
Dalam kesempatan itu, Falevi juga mengungkapkan bahwa pergantian Pj Gubernur Aceh menjadi harapan baru bagi daerah ini. Dia berharap komunikasi antara eksekutif dan legislatif berjalan baik.
“Bukan hanya masalah bagi bagi kue kekuasaan, tapi bagaimana masyarakat dapat menerima hasil pembangunan. Formulasi ini harus diatur sebaik mungkin. Sehingga harus dicari formulasi yang lebih baru dan lebih aman yang akan menguntungkan masyarakat, bukan segelintir pihak,” harapnya.
Selain Rizal Falevi Kirani, diskusi yang dimoderatori Akmal Abzal itu juga diisi oleh Nasrul Zaman (Akademisi USK/Pengamat Kebijakan Publik), Usman Lamreung (Akademisi Unaya/Pengamat Sosial Politik) dan Alfian (Koordinator LSM Anti Korupsi MATA Aceh). []
