Banda Aceh – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan melaksanakan diskusi terpumpun bertajuk “Pengembangan Ekonomi Kreatif Aceh” di Kyriad Muraya Hotel Kota Banda Aceh, Selasa (20/6/2023).
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Almuniza kamal menyampaikan produk ekonomi kreatif juga harus dilakukan kompetensi untuk memberikan semangat dan apresiasi. Hal tersebut akan meningkatkan SDM di Aceh.
“Saya ingin membangun sumber daya manusia yang harus berkelanjutan, dan peserta yang berhadir pada hari ini harus menjadi penggerak di bidang ekonomi kreatif,” kata Almuniza saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD).
Menurut Almuniza, Aceh memiliki potensi yang sangat luar biasa melalui sektor pariwisata yang harus disandingkan dengan kebudayaan terutama menjadikan desa yang ada di Aceh menjadi desa wisata.
Hal tersebut sejalan dengan Kemenparekraf RI yang berupaya memberikan penghargaan pada desa wisata seperti ADWI dengan menargetkan 1,7 juta wisatawan mancanegara untuk hadir di Indonesia, 1,4 miliyar kunjungan domestik, serta menargetkan 4,4 juta peluang kerja di ekonomi kreatif atau dipariwisata.
“Seharusnya masyarakat Aceh bisa memanfaatkan peluang tersebut, Aceh memiliki akses yang sangat strategis baik jalur darat maupun jalur laut, dan orang luar negeri itu mengakui bahwa makan Aceh enak-enak namun yang menjadi kendalanya pada marketing kita yang masih kurang,” tutur Almuniza.
Lebih lanjut Almuniza menyebutkan, Aceh di awal tahun 2023 menargetkan 2,5 juta kunjungan wisata. Untuk mencapai target tersebut harus ada kerjasama secara kolaboratif, yang akan membuat wisatawan betah lebih lama tinggal di Aceh.
“Berbicara durasi lama tinggal wisatawan di Aceh harus menguatkan (atraksi, amenitas, aksesbilitas). Harus ada sebuah kegiatan atau even MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition),” ujar Almuniza.
Almuniza berharap, peserta yang berhadir pada diskusi terpumpun melahirkan ide dan gagasan kreatif yang akan memberikan ruang bagi pelaku ekonomi sebagai penguatan ekonomi kerakyatan. []
