Jakarta – Anggota DPR RI asal Aceh, Irmawan meminta kepada Kementerian PUPR RI untuk menaikkan anggaran pembangunan dan masukan beberapa pembangunan di Aceh menjadi program prioritas pada tahun 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Irmawan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Eselon I Kementerian PUPR RI, Selasa (13/6/2023).
Dalam rapat itu Irmawan menyampaikan kondisi kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng Banda Aceh, yang saat ini padat dan agak kumuh yang sangat menganggu aktivitas masyarakat, sehingga perlu ada intervensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Hasil kunjungan langsung komisi V ke kawasan Ulee Kareng, Pemko Banda Aceh sudah menyanggupi mensiapkan Dana Insentif Daerah (DID) dan akan membebaskan lahannya, hanya untuk penataan fisik yang diperlukan dari anggaran APBN,” ujar Gus Ir, panggilan akrab Irmawan.
Terkait Bundaran Ulee kareng Irmawan menekankan, pembangunan bundaran tersebut perlu menjadi prioritas lantaran sudah menjadi “janji” komisi V yang saat itu hadir bersama Dirjen Cipta Karya di lokasi Simpang Tujuh.
Kepada Cipta Karya, Irmawan menyampaikan beberapa daerah seperti Gayo Lues dan Aceh Tenggara yang bermasalah dengan air minum, sehingga perlu pembangunan fasilitas Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM).
“Pemerintah Aceh Tenggara juga sudah beberapa kali mengirimkan proposal kepada Cipta Karya untuk pembangunan SPAM ini, namun belum terealisasi, juga di daerah pantai Aceh Singkil, seperti Kecamatan Singkil dan Singkil Utara yang selama ini belum mendapat layanan air bersih, kita kasihan melihat masyarakat disini, sehingga saya harapkan 2024 bisa dialokasikan anggaran untuk pembangunan SPAM,” ujarnya.
Soal PON, Ketua DPW PKB Aceh ini menyampaikan agar mempercepat pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON), karena hingga kini belum terlihat ada kegiuatan untuk perbaikan 13 tempat cabang olahraga yang akan direnovasi.
Irmawan juga menyampaikan pentingnya pembagunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk pesantren di Aceh, termasuk untuk kampus Universitas Syiah Kuala yang setiap tahun jumlah mahasiswanya terus bertambah, perlu pemondokan mahasiswa.
Rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kementerian PUPR dihadiri Dirjen Cipta Karya dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Seluruh Indonesia, Dirjen Perumahan dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Seluruh Indonesia). []
