Banda Aceh – Anggota DPRK Banda Aceh, Musriadi mengatakan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng mempertanyakan dan menagih janji pemerintah kota setempat terkait penataan Simpang Tujuh, di kawasan tersebut.
“Tahun berganti tahun, keadaan masih saja seperti ini. Simpang Tujuh sangat semrawut dan sering terjadi kecelakaan dan kemacetan panjang setiap pagi dan sore, kalau nggak sanggup diselesaikan, jangan pernah dijanjikan untuk ada penataan Simpang Tujuh,” katanya, Sabtu (20/5/20230.
Sebelumnya, kata Musriadi, Pj Wali Kota Bakri Siddiq bersama pejabat terkait telah melakukan pertemuan membahas kemacetan arus lalu lintas di Simpang Tujuh yang sudah terjadi selama 18 tahun.
Bahkan, kata dia, pada Oktober 2022, Pj Wali Kota Bakri Siddiq bersama sejumlah pejabat pemko turun langsung meninjau kondisi Simpang Tujuh. Waktu itu, tercetus rencana bahwa Simpang Tujuh akan dikembangkan dan ditata ulang.
“Malahan tim pemko bersepakat bahwa Simpang Tujuh butuh penanganan segera karena arus lalu lintas di sana kerap menimbulkan kemacetan parah, terutama pada jam-jam sibuk,” ujarnya.
Namun, tambah Musriadi, sudah hampir 7 bulan berlalu, belum ada tanda-tanda pelaksanaan pembebasan lahan di kawasan Simpang Tujuh, sebagai bentuk keseriusan Pemko Banda Aceh merealisasikan janjinya.
“Kapan lagi mau terealisasi dan dibenah, beberapa bulan ke depan Pj Wali Kota sudah mengakhir masa tugasnya, kita berharap ini harus disikapi serius,” demikian Musriadi. []
Popo
