Banda Aceh – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh pada Selasa (8/2/2023), menggelar Lokakarya Pra-Disemenasi Kajian Kelautan dan Perikanan Aceh di Kantor Perwakilan setempat.
Kajian ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa potensi sektor perikanan dan kelautan yang ada di Aceh sangatlah besar. Selain itu, pengelolaan baik di sektor kelautan dan perikanan akan meminimalisir tekanan inflasi dari komoditas perikanan sehingga tingkat harganya akan stabil. Kestabilan harga tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagian besar kab/kota di provinsi ini juga teletak wilayah pesisir atau lebih tepatnya 18 dari 23 kab/kota. Dari sini dapat dilihat bahwa provinsi Aceh memiliki potensi sektor perikanan dan kelautan yang besar.
Untuk itu perlu dikembangkan dan didorong agar dapat menggerakan roda perekonomian di masyarakat.
Ketua tim riset Pusat Riset Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (PRKP-USK), Haekal A. Haridhi dalam sambutannya mengungkapkan bahwa perlu strategi kawasan untuk mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan.
Haikal menyebutkan bahwa terdapat tiga cluster/kawasan di Aceh yang dapat dikembangkan yaitu cluster barat yang terdiri dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Simeulue dan Aceh Selatan.
“Cluster timur yang terdiri dari Kabupaten Pidie Jaya, Lhokseumawe dan Aceh Timur, dan cluster utara yang terdiri dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar,” katanya.
Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P. dalam sambutannya di kegiatan lokakarya ini mengatakan, potensi sektor perikanan di Tanah Rencong harus dikembangkan dengan baik.
“Dan tidak hanya itu industrinya juga harus didorong sehingga terdapat banyak variasi produk turunan dari sektor ini,” katanya.
Lokakarya ini mengundang banyak stakeholders mulai dari pemangku kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Diskusi interaktif juga dilakukan dengan beberapa sesi diskusi serta mengulas hasil kajian yang ada.
Mengutip dari pelaku usaha dari PT. Yakin Tuna Pacific, Almer Havies, menyebutkan bahwa 70% produk perikanan Aceh keluar dari provinsi ini tanpa ada value added product.
“Kita masih menjual hasil tangkapan laut keluar dalam bentuk frozen fish. Kita semua tentunya berharap potensi perairan Aceh dapat dioptimalkan dan dinikmati oleh masyarakat Aceh. Oleh karena itu perlu tata kelola yang baik,” pungkasnya. []
